Dinamika Globalisasi

Jum'at 19 Aug 2011 01:38 AM Alim Sumarno, M.Pd

Globalisasi sudah lama menjadi salah satu topik yang paling sering diperbincangkan dalam bidang politik, ekonomi, dan bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, topik ini juga memasuki wacana akademis dan menjadi fokus diskusi dalam dunia pendidikan. Ada banyak kerancuan dalam pemahaman mengenai globalisasi. Maka dari itu, beberapa tema kunci dalam teori dan pengalaman globalisasi perlu diurai sebagai latar belakang untuk memahami dampak globalisasi pada pendidikan dan arah pendidikan selanjutnya.Digerakkan oleh kekuatan ekonomi dan dipacu komunikasi dan teknologi, globalisasi menghubungkan individu dan istitusi di seluruh dunia dengan tingkat keterkaitan dan kecepatan yang luar biasa. Anthony Giddens menjelaskan globalisasi sebagai intensifikasi relasi sosial di seluruh dunia yang menghubungkan lokalitas yang berjauhan sehingga kejadian-kejadian lokal dibentuk oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain. Istilah globalisasi sering digunakan untuk menggambarkan penyebaran dan keterkaitan produksi, komunikasi, dan teknologi di seluruh dunia. Penyebaran ini melibatkan kompleksitas kegiatan ekonomi dan budaya. Secara sempit, sebagian kalangan juga menggunakan istilah globalisasi untuk mengacu upaya-upaya Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia serta kekuatan-kekuatan lain untuk menciptakan pasar bebas bagi barang dan jasa.Sebetulnya tindakan oleh beberapa kekuatan dunia itu hanya merupakan sarana untuk menunggangi seluruh proses besar globalisasi. Globalisasi mempunyai dimensi ekonomis, politis, kultural, dan sosial. Ada empat tema kunci dalam wacana dan pengalaman globalisasi:
  1. Delokalisasi dan lokalisasi
  2. Inovasi Teknologi Informasi
  3. Kebangkitan Korporasi Multinasional
  4. Privatisasi dan Pembentukan Pasar Bebas
Tentu saja dinamika globalisasi mengandung berbagai implikasi bagi pendidikan dan karya pendidikan. Keempat tema kunci dalam wacana dan pengalaman globalisasi juga mulai muncul dalam dunia pendidikan, termasuk di Indonesia.Delokalisasi dan LokalisasiSatu paradoks dalam proses globalisasi adalah transformasi budaya lokal dalam segala aspek, sebagai akibat interaksi dengan budaya asing dan adopsi unsur-unsur dari budaya asing menjadi bagian budaya lokal. Contoh sederhana, selera makan orang Indonesia sudah banyak berubah. Bagi orang Indonesia usia 50 tahun ke atas yang terbiasa makan nasi pecel, rawon, dan nasi uduk, burger McDonalds terasa amat asing dan tidak nikmat. Namun bagi anak-anak muda, McDonalds sudah menjadi makanan favorit. Sebaliknya, McDonalds pun melakukan upaya lokalisasi produknya sesuai budaya setempat. Khusus untuk Indonesia, McDonalds menjual paket nasi. Di Singapura, ada paket kiatsu. Dan di China, McDonalds menyediakan sup hangat dan sumpit. Padahal di negara asalnya, tambahan-tambahan itu tidak ada.Salah satu gejala delokalisasi dalam pendidikan adalah penggunaan bahasa. Di Indonesia, bahasa Inggris resmi diajarkan dalam kurikulum, mulai dari kelas 1 sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Untuk jenjang sekolah dasar (SD), bahasa Inggris masuk kurikulum sebagai muatan lokal mulai dari kelas IV. Namun di daerah perkotaan, banyak sekolah mengajarkan bahasa Inggris sejak kelas I SD. Bahkan, taman kanak-kanak (TK) dan kelompok bermain tidak mau ketinggalan mengajarkan bahasa Inggris.Beberapa sekolah unggulan mengklaim penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam sebagian atau keseluruhan proses belajar mengajar. Untuk memenuhi klaim ini, sekolah-sekolah ini sampai harus merekrut guru-guru asing bukan hanya untuk mengajar bahasa Inggris tetapi juga untuk berbagai mata pelajaran lain. Guru-guru asing ini biasanya didatangkan dari Amerika Serikat, Australia, Singapura, Filipina, India, dan negara-negara di Eropa Barat.Belajar bahasa Inggris di SD dan menengah memenuhi tiga tujuan. Pertama, siswa perlu menyiapkan diri agar bisa membaca buku teks dalam bahasa Inggris di perguruan tinggi. Kedua, kemampuan berbahasa Inggris juga masih digunakan sebagai faktor penentu untuk mendapatkan posisi dan imbalan menarik dalam lapangan pekerjaan. Banyak iklan lowongan pekerjaan mencantumkan kemampuan berbahasa Inggris sebagai salah satu persyaratan utama. Ketiga, kemampuan berbahasa Inggris juga digunakan sebagai penanda sosial yang berfungsi sebagai garis pemisah dalam interaksi sosial di antara kelas-kelas ekonomis dan kultural yang berbeda di masyarakat.Bahasa mewakili sekaligus membangun realitas sosial. Bahasa memosisikan manusia dan menciptakan identitas dan relasi. Penggunaan bahasa Inggris (dan akhir-akhir ini bahasa Mandarin) di sekolah merupakan bagian dari strategi pemasaran banyak sekolah untuk merebut minat calon siswa dalam era persaingan global yang sudah melanda dunia pendidikan. Ada korelasi positif antara kadar penggunaan bahasa Inggris di sekolah dan biaya sekolah (baik uang sumbangan masuk ataupun bulanan). Sekolah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar biasanya mengenakan biaya amat tinggi dengan dalih penggajian guru-guru asing yang lebih tinggi dibandingkan dengan guru-guru lokal.Lebih menarik lagi, mentalitas pascakolonialisme juga tampak pada pemilahan asal negara guru-guru asing. Penghargaan (baik secara finansial maupun non material) yang diberikan pihak sekolah maupun stakeholders sekolah (orangtua dan siswa) kepada guru-guru bule (yang berasal dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia) cenderung lebih tinggi daripada yang diberikan kepada guru-guru non-bule (Filipina dan India).Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar juga berkaitan erat dengan adopsi kurikulum asing di Indonesia. Beberapa produk kurikulum dan ujian dari luar negeri yang sudah (atau pernah dijajaki untuk) dipakai di sekolah-sekolah di Indonesia yang mengklaim diri sebagai sekolah internasional, semiinternasional, atau nasional plus adalah IB (International Baccalaureate), O dan A Level (Cambridge Examination), VCE (Victoria Certificate of Education), dan NSW HSC (New South Wales High School Certificate).Kurikulum IB dikelola oleh IBO (Organisasi Bakalaureat Internasional / International Baccalaureate Organization) yang berpusat di Jenewa, Swiss. Untuk menjadi sekolah IB, ada proses pengajuan, penilaian, dan akreditasi yang cukup serius dan mahal. Sekolah harus mengirim guru-gurunya untuk mengikuti berbagai pelatihan di luar negeri, membeli buku-buku impor untuk siswa, dan mendatangkan tim penilai dari IBO untuk meninjau dan menilai apakah sekolah itu sudah pantas menjadi sekolah IB. Akhirnya, siswa harus menempuh ujian yang diselenggarakan IBO.Program IB terbagi menjadi tiga bagian: PYP (Primary Years Program), MYP (Middle Years Program), dan Diploma. PYP biasanya dilaksanakan pada jenjang SD, MYP pada jenjang SMP, dan Diploma adalah program dua tahun di SMA. Jika siswa bisa mendapat nilai rata-rata memadai untuk ujian IB, mereka akan mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi saat mendaftar pada banyak perguruan tinggi di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, dan Hongkong.Ada enam kelompok mata pelajaran dan ujian yang ditawarkan program diploma IB: kelompok bahasa Ibu (Bahasa Indonesia), kelompok bahasa Inggris, kelompok Individu dan Masyarakat (misalnya manajemen bisnis, psikologi), kelompok Ilmu Pengetahuan Eksperimental (misalnya Biologi, Kimia), kelompok Matematika, dan kelompok Seni dan Pilihan (misalnya seni teater). Siswa harus mengambil satu mata pelajaran dari masing-masing kelompok dan di akhir jenjang akan diuji dengan skala 1 7.Selain itu, setiap siswa harus mengambil mata pelajaran Teori Pengetahuan (Theory of Knowledge), menulis esai 4.000 kata, dan melakukan program Kreativitas, Aksi, dan Pelayanan atau CAS (Creativity, Action, and Service) dan bisa mendapatkan tambahan niali tiga poin. Angka sempurna untuk ujian IB adalah 45. Untuk bisa mendapatkan diploma, siswa harus memperoleh minimal 24 poin. Jika tidak, siswa hanya akan mendapat sertifikat. Seperti McDonalds yang menyediakan paket nasi untuk menyesuaikan dengan seleralokal, program IB pun menyisakan ruang untuk muatan lokal berupa mata pelajaran Bahasa Indonesia dan program CAS.Ujian O dan A Level digunakan di Singapura dan Hongkong. Sebagai bekas koloni Inggris, kedua negara ini mengadopsi kurikulum O Level dari Inggris lalu mengembangkannya sampai A Level. Di Singapura, kelas VI SD diakhiri dengan PSLE (Primary School Leaving Exam) dilanjutkan dengan empat atau lima tahun di sekolah menengah. Kemudian sekolah menengah ini diselesaikan dengan ujian O Level. Setelah lulus ujian O Level, siswa bisa melanjutkan studi di Perguruan Tinggi di luar negeri atau menyiapkan diri untuk mengambil ujian A Level. Beberapa sekolah di Jakarta, Surabaya, dan kota besar lain mengadopsi kurikulum Singapura dan menyiapkan siswa untuk menempuh ujian O Level. Untuk menunjang kurikulum, guru-guru dan buku-buku dari Singapura pun didatangkan.Ada pula sekolah yang pernah mengadopsi kurikulum dari negara bagian Victoria, Australia dan mendatangkan banyak guru dari daerah itu. Di akhir jenjang sekolah menengah, siswa mempunyai pilihan untuk menempuh ujian yang dikeluarkan pemerintah Indonesia atau ujian VCE (Victoria Certificate of Education). Siswa mempunyai pilihan untuk menempuh enam mata ujian sesuai rencana studi mereka selanjutnya di jenjang pendidikan tinggi. Biasanya sekolah di Indonesia memilih mata ujian yang bersifat eksakta seperti matematika, fisika, teknologi informasi, biologi, dan kimia dengan pertimbangan materi dalam mata pelajaran eksakta bisa lebih universal dan tidak terikat konteks Australia. Bahasa Inggris merupakan mata ujian wajib dan jika siswa mendapatkan nilai bagus, nilai ini bisa dipakai sebagai pengganti tes Bahasa Inggris IELTS sebagai persyaratan penerimaan di Perguruan Tinggi di Australia dan Selandia Baru. Selain itu, siswa juga mengikuti ujian Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu.Sekolah-sekolah yang mengadopsi kurikulum asing dan/atau menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar telah membentuk jejaring melalui ANPS (Association of National Plus Schools). Asosiasi ini beranggotakan sekolah-sekolah nasional di Indonesia yang memposisikan diri lebih tinggi dari pada kebanyakan sekolah lain berdasarkan tujuh karakteristik: kebijakan dan prosedur sekolah, budaya dan lingkungan Indonesia, bahasa yang dipakai (Indonesia dan Inggris), pengembangan profesional guru dan staf, hasil belajar, program belajar mengajar, sumber daya, dan fasilitas. Untuk masing-masing karakteristik, seperangkat indikator telah ditetapkan dan dijadikan acuan keanggotaan. Karakteristik ke-3 (penggunaan bahasa Indonesia dan Inggris) dijabarkan dengan indikator penggunaan bahasa Inggris yang utama dalam proses pembelajaran terutama dalam mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, dan Sains. Selanjutnya proses belajar mengajar di dalam dan di luar kelas (misalnya di perpustakaan) diarahkan untuk mengembangkan ketrampilan dwibahasa para siswa.Setelah bahasa dan pengembangan profesional guru dan staf secara berkelanjutan, sekolah-sekolah nasional plus mengacu standar internasional dalam kerangka kurikulum dan evaluasi mereka. Secara spesifik, akreditasi yang dilaksanakan juga terkait badan akreditasi yang sudah diakui di tingkat internasional. Ketika sekolah-sekolah kebanyakan terjebak dalam hegemoni kekuasaan pendidikan dalam bentuk Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas), Ujian Akhir Nasional (UAN) dan segala macam variannya, segelintir sekolah mencoba mencari terobosan dan menemukan alternatif pada model kurikulum dan evaluasi dari luar negeri. Di sekolah-sekolah itu, siswa tidak perlu mengikuti ujian yang diadakan pemerintah jika dia bisa mendapatkan nilai baik dalam ujian sertifikasi. Langkah mereka selanjutnya adalah melanjutkan studi di perguruan luar negeri. Bahkan di Indonesia pun, mulai ada Perguruan Tinggi yang menerima lulusan program IB atau program sertifikasi asing lainnya.Di tingkat Perguruan Tinggi, gejala delokalisasi dan keseragaman sebagai bagian dari dinamika globalisasi juga muncul ke permukaan. Akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) merupakan syarat minimal namun tidak cukup memadai untuk dijadikan poin jual. Kini Perguruan Tinggi berlomba-lomba mengemas dan menonjolkan beberapa program unggulan lain, di antaranya sertifikasi internasional, kerja sama dengan industri, dan kerja sama internasional.Sertifikasi internasional bisa berupa pengakuan dari organisasi profesi di luar negeri (misalnya ada program bisnis yang mengklaim mendapatkan pengakuan dari American Association of Colleges and Schools of Business (AACSB) atau sertifikasi kendali mutu yang biasanya dilakukan di dunia industri (ada perguruan tinggi swasta / PTS yang telah memperoleh ISO 9001). Kerja sama internasional berupa program transfer, sandwich, double degree dengan universitas luar negeri, dan pertukaran mahasiswa sering ditonjolkan sebagai daya tarik karena dipercaya akan meningkatkan citra Perguruan Tinggi sebagai institusi berkualitas internasional.Jumlah anak Indonesia yang mengikuti program kurikulum dan evaluasi asing memang masih amat sedikit. Mereka bisa disebut sebagai the privileged few yang mengejar keunggulan dalam era globalisasi dan persaingan bebas. Dalam dunia pendidikan, tarik ulur antara keunggulan dan pemerataan selalu menjadi isu amat menarik untuk dikaji. Ketika ada banyak gedung sekolah ambruk dan siswanya masih berkutat dengan kemiskinan yang bersifat struktural, segelintir anak sedang menikmati proses belajar dengan sarana dan prasarana kelas dunia. Biaya ratusan bahkan ribuan dollar bukan masalah bagi anak-anak ini. Kesenjangan yang amat mencolok ini menunjukkan betapa sistem pendidikan nasional masih compang-camping.Menteri Pendidikan Nasional RI sebelum ini, Prof. Abdul Malik Fadjar sendiri mengatakan (Kompas, 17/6/2002), dunia pendidikan Indonesia saat ini ada pada titik kritis. Lebih jauh dikatakan, kondisi ini akan semakin memburuk dan memprihatinkan bila hingga tahun 2004 tidak ada pembenahan yang signifikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi.Menghentikan laju para privileged few dalam mengejar keunggulan melalui regulasi dari birokrasi, bukan solusi yang tepat dan bijak. Jarum jam tidak bisa diputar kembali dan arus globalisasi sudah tidak terbendung. Jika pemerintah sampai mengeluarkan ergulasi yang menghambat perkembangan lembaga-lembaga pendidikan yang berorientasi internasional, dampaknya akan lebih merugikan bangsa. Bagi para orang tua yang menjadi stakeholders sekolah-sekolah nasional plus, memindahkan anak untuk studi di luar negeri sama mudahnya seperti memindahkan tabungan dan asetnya ke luar negeri. Jika ini terjadi, bangsa ini malah akan kehilangan anak-anak muda yang cerdas dan mungkin bisa memberi kontribusi bagi masyarakat di kemudian hari.Lebih bijak jika pemerintah bersungguh-sungguh melakukan pembenahan signifikan seperti pernah dijanjikan Mendiknas. Jika tidak, kekhawatiran bahwa ganti menteri ganti kebijakan akan menjadi lebih parah karena jangan-jangan ganti menteri ganti slogan saja. Ebtanas yang mengandung banyak masalah ternyata tidak kunjung diganti dengan sistem yang menjanjikan pembenahan signifikan, malah hanya ganti baju menjadi UAN. Banyak contoh lain yang serupa dalam bidang kurikulum, manajemen sekolah, dan kebijakan pendidikan. Dua poin keunggulan dan pemerataan pendidikan harus diupayakan secara serius dan sistematis sampai kesenjangan dalam dunia pendidikan bisa makin diminimalkan dan pendidikan bisa menjadi jembatan bagi proses demokratisasi bangsa.